Tingkat Rasio Pajak Indonesia

Rasio Pajak Indonesia menunjukan angka yang kurang baik. Rasio Penerimaan pajak Nasional pada tahun 2016 mampu mencapai angka sebesar 10,33% terhadap PDB (produk domestik bruto). Angka tersebut menunjukan bahwa Indonesia berada pada posisi ke 7 dari 8 negara yagn berada pada kawasan asia tenggara dan juga menempatkan Indonesia sebagai negara dengan penerimaan pajak yang berada di bawah standar Bank Dunia yakni 15%.

Rasio Pajak Indonesia

Sementara itu, dalam APBN tahun 2019 nanti Pemerintah telah menargetkan penerimaan pajak sebesar 1.786,4 triliun rupiah atau mampu mencapai sebesar 12,22% terhadap produk domestik bruto. Rendahnya penerimaan pajak Indonesia ini salah satunya disebabkan oleh turunnya harga minyak dunia yang mempengaruhi harga minyak sawit atau CPO. Sehingga penerimaan pajak dari komoditas terbesar di Indonesia tersebut menjadi ikut terpengaruh.

Oleh karena itu, Pemerintah terus berupaya memperbaiki keadaan dengan cara memperbaiki sumber daya manusia, perbaikan peraturan dan proses pajak, lalu meningkatkan perbaikan dan peningkatan teknologi seperti proses teknolog informasi agar dapat memperbesar rasio penerimaan pajak tanah air.

Dana Talangan BPJS Kesehatan Pemerintah

Pemerintah akan kembali menggelontorkan sejumlah Dana Talangan BPJS Kesehatan. Bulan Sebelumnya Pemerintah juga telah memberikan dana talangan untuk BPJS Kesehatan. Sayagnya dana talangan tersebut belum mampu memperbaiki kesehatan finansial asuransi kesehatan kerakyatan tersebut. Salah satu penyebab terjadinya defisit BPJS KEsehatan adalah besarnya biaya klaim daripada dana iuran yang terkumpul dari masing - masing peserta sehingga pengeluaran lebih besar daripada pemasukan.

Dana Talangan BPJS Kesehatan

Hingga akhirnya, Pemerintah kembali menyalurkan dana talangan untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan nilai sebesar 5,6 triliun rupiah. Padahal sebelumnya pada bulan september 2019 yang lalu, pemerintah telah memberikan dana bantuan serupa sebesar 4,9 triliun rupiah. Dari total pemberian dana talangan ini total dana talangan yang diterima oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah mencapai 10,5 triliun rupiah pada tahun 2018 ini.

Besaran angka dana talangan tersebut mendekati suatu prognisis defisit versi dari BPKP yakni sebesar 10,58 triliun rupiah. Sehingga, jika diakumulasikan semenjak tahun 2014 sampai dengan akhir tahun 2018, dana talangan BPJS yang telah disalurkan oleh Pemerintah akan mencapai angka sebesar 26,4 triliun rupiah

Penggunaan Sistem Pembayaran Digital

Sistem Pembayaran menggunakan uang elektronik semakin berkembang pesat. Pesatnya perkembangan uang elektronik sabagai sistem pembayaran tidak lepas dari menjamurnya bisnis teknologi finansial atau yang biasa disebut sebagai fintech. Layanan pembayaran asal Tiongkok yakni Wechat dan juga Alipay akan memasuki pasar fintech Indonesia.

Sistem Pembayaran

Perusahaan fintech ini digadang - gadang akan bekerja sama dengan bank plat merah PT Bank Negara Indonesia yang rencananya keja sama tersebut akan direalisasikan pada akhir bulan November 2018 ini. Dengan hadrinya dua raksasa teknlogi finansial asal Tiongkok tersebut diharapkan dapat memacu pertumbuhan adopsi fintech di Indonesia. Seperti yang telah diketahui, Wechat dan Alipay sangat populer di Tiongkok.

Oleh karenanya, Dua perusahaan ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan dalam hal adopsi fintech di Indonesia yang saat ini hanya 9%. Nantinya, pada tahun 2021 diharapkan pemerataan fintech dapat melonjak pada angka sebesar 69%. Sementara itu, merujuk data dari EY (Ernst & Young) bahwasannya rata - rata penduduk dunia telah mengadopsi sistem pembayaran fintech sebesar 33% pada bulan Juli 2017.

Produksi Survei Seismik

Anggaran Kegiatan Survei Seismik di lapangan migas (minyak dan gas) akan segera dihapus oleh Kementerian ESDM (energi dan sumber daya mineral).penghapusan anggaran kegiatan survei seismik tersebut metupakan buntut dari revisi APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara). Rudy Suhendar, Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan bahwa pada tahun 2019 mendatang, survei seismik tidaka akan lagi mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Survei Seismik

Pihaknya akan bekerja sama dengan SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi) dan KKKS kontraktor kontrak kerja sama dalam melakukan suatu kegiatan seismik kedepannya. Rudy juga mengatakan bahwa jika di pagu oleh Kementerian energi dan sumber daya mineral maka tidak akan ada lagi seismik pada tahun depan.

Nantinya, anggaran kegiatan seismik akan memanfaatkan dana dari KKP (komitmen kerja pasti). Untuk diketahui, komitmen kerja pasti adalah dana yang disetorkan oleh kontraktor selama 5 tahun pertama yang memiliki tujuan untuk kegiatan eksplorasi pada blok yang telah habis kontrak atapun blok hasil lelang.

Instruksi Olah Tambang Mentah

Dalam mengatasi defisit neraca berjalan, Pemerintah Indonesia Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuk tidak lagi mengekspor hasil Tambang Mentah. Kebijakan ini adalah salah satu upaya Pemerintah dalam menekan angka defisit neraca berjalan yang masih dalam kondisi tidak baik. Prsiden Joko Widodo menginginkan adanya hilirisasi tambang yang digenjot demi membaiknya defisit neraca perdagangan maupun defisit neraca transaksi berjalan.

Tambang Mentah

Presiden Joko Widodo juga menyebutkan bahwa hasil tambang jangan langsung dikirim mentah - mentah. Setidaknya Nikel, timah jika tidak bisa menjadi barang jadi maka harus menjadi barang setengah jadi. Begitupun dengan Batu bara juga tidak dijual mentah - mentah. Presiden Joko Widodo juga menyebutkan bahwa sejumlah teknologi untuk mengolah sumber daya tersebut telah tersedia dengan beragam kualitas mulai dari yang paling rendah sampai dengan kelas menengah.

Presiden Joko Widodo juga berpesan untuk mengolah batu bara menjadi gas ataupun minyak. Sedangkan nikel bisa dijadikan sebagai stainless steel. Dengan adanya kebijakan untuk mengolah barang mentah menjadi barang jadi maka nilai produk tersebut akan bertambah.

Perekonomian Terbesar di Asia Tenggara

Saat ini Indonesia telah menjadi barometer baru dalam perekonomian di Asia tenggara, hal ini dikarenakan Indonesia telah menjadi Perekonomian Terbesar di Asia Tenggara. merujuk pada data Tradingeconomics Produk domestik bruto Indonesia tahun 2017 menyebutkan bahwa hal ini baru pertama kalinya Indonesia mampu mengahsilkan Produk doemstik bruot sebesar 1 triliun dola Amerika Serikat atau setara 15.000 triliun rupiah.

Perekonomian Terbesar

Dengan adanya pendpatan produk domestik bruto ini menjadikan Perekonomian Indonesia yang terbesar di Asia tenggara mengalahakn raksasa ekonomi lainnya seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia. Pada urutan kedua diduduki oleh Tahiland yang meiliki angka produk domestik bruto sebesar 455 dolar Amerika Serikat, kemudian disusul oleh Singapura diurutan ketiga dengan nilai PDB yang mencapai angka 323,9 Miliar US$.

Diurutan keempat ada Malaysia dengan nilai PDB sebesar 314,5 Miliar US$, disusul oleh Fillipina dengan angka PDB US$ 313,6 miliar, vietnam PDB 223,9 miliar dolar Amerika Serikat, kemudian Myanmar dengan PDB sebesar US$ 69,3 Miliar, kamboja, laos, dan diurutan terakhir ditempati oleh Brunei Darussalam.

Jumlah Pembangkit Bayu Nasional

Indonesia, kini telah memiliki pembangkit lsitrik bertenaga nagin atau Pembangkit Bayu. Hal ini merupakan upaya pemerintah dalam menjawab kebutuhan energi listrik bagi masyarakat Indonesia. Pembangkit listrik ini sangat efektif dan ramah lingkungan karena memanfaatkan energi alam berupa angin untuk menghasilkan energi listrik.

Pembangkit Bayu

Secara kondisi alam, Indonesia diuntungkan dengan banyaknya potensi alam yang sangat bermanfaat baik pemanfaatan air sebagai pembangkit listrik, angin, dan panas bumi. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketahanan energi yang ramah lingkungan. kementerian ESDM (energi dan sumber daya mnineral telah menargetkan PLTB (pembangkit listrik tenaga bayu) Tolo yang berlokasi di Janeponto Sulawesi Selatan agar dapat beroperasi pada bulan November 2018. Dengan demikian, pembangkit listrik tenaga bayu ini merupakan PLTB kedua yang dimiliki Indonesia.

Harris, Direktur Aneka Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi Kementerian ESDM menyebutkan bahwasannya meskipun telah direncanakan untuk beroperasi pada bulan November 2018, untuk peresmiannya masih belum diketahui jadwalnya. Dari rencana Commercial On date yakni Bulan November 2018, namun sayangnya untuk peresmian belum ada perimntaan dari pihak pembangkit listrik tenaga bayu.

Antisipasi Neraca Transaksi Berjalan Defisit

Tingginya angka defisit pada Neraca Transaksi Berjalan paling banyak disebabkan oleh transaksi pendapatan primer. Sementara itu jika mengacu pada Data Bank Indonesia, nilai defisit transaksi pendapatan primer pada setengah tahun pertama 2018 ini telah mecapai angka yang fantastis yakni sebesar 16,06 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 240,83 triliun rupiah dengan kurs 15.000 rupiah per dolar Amerika Serikat.

Neraca Transaksi Berjalan

Adapun rincian dari angka tersebut adalah terdiri dari nilai defisit neraca transaksi pendapatan primer pada triwulan I yang sebesar 7,9 miliar dolar Amerika Serikat dan emncapai nilai 8,15 miliar dolar Amerika Serikat pada 3 bulan kedua (triwulan II). Selain disebabkan karena adanya transaksi pendapatan primer, penyumbang lainnya dalam defisit transaksi berjalan yaitu transaksi - transaksi pada sektor jasa yang mencapai nilai 3,34 miliar dolar Amerika Serikat atau jika dirupiahkan mencapai angka 50 triliun rupiah.

Membengkaknya transaksi pendapatan primer disebabkan oleh tingginya pembayaran deviden yang merupakan hasil dari hasil investasi pemodal asing dan juga utang luar negeri yang telah jatuh tempo, hal ini membuat semakin membengkaknya neraca transaksi pendapatan primer.

Maraknya Kasus Limbah sawit

Lembaga antirasuah nasional, komisi pemberantasan korupsi atau KPK telah melakukan tindakan operasi tangkap tangan OTT terhadap sejumlah pelaku dalam kasus dugaan suap Limbah Sawit yang melibatkan sejumlah pejabat dan anggota DPRD Kalimantan Tengah.

Limbah sawit

Pada dugaan kasus suap terhadap anggota Dewan perwakilan rakyat daerah Kalimantan Tengah, KPK telah menetapkan sebanyak 7 tersangka dengan kasus atas pengawasan pembuangan limbah sawit di lokasi danau sembuluh. Operasi tangkap tangan tersebut semenjak hari jumat tanggal 26 Oktober lalu.

Sementara itu, 3 dari 7 tersangka merupakan pejabat tinggi dari PT Binasawit Abadi Pratama yang merupakan anak perusahaan dari Sinar Mas Group. Adapun 3 orang tersebut yakni Edy Saputra Suradja (Direktur Binasawit/Wakil Dirut PT Sinar Mas Agro Resources and Technology), Willy Agung Adipradhana (CEO Binasawit Wilayah Kalimantan Tengah bagian Utara), dan Teguh Dudy Syamsury Zaidy (Manajer Legal Binasawit). Sedangkan sisanya sebanayk 4 orang merupakan anggota DPRD dari Kalimantan Tengah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kalimantan Tengah Tersebut yakni Edy Rosada, Arisavanah, Borak Milton, dan Punding LH Bangkan.

Kenaikan BBM, Pertaruhan Politik, Kejatuhan Rupiah

Kenaikan BBM pada saat ini masih ditahan oleh Pemerintah Indonesia, apdahal saat ini harga minyak dunia telah naik jauh tinggi dari harga yang sebelumnya. perbandingan harga bahan bakar minyak Indonesia jika diabndingkan dengan standar harga minyak dunia saat ini terpantau cukup jauh dan sudah sepantasnya untuk menaikkan harga BBM. Hal ini diaminkan oleh para ekonom Indonesia dalam beberapa kesempatan seperti mantan menteri di Era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebutkan bahwasannya saat ini sudah sewajarnya Pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden JoKo Widodo menaikkan harga Bahan bakar minyak seperti Premium dan Solar.

Kenaikan BBM

Namun, disisi lain kebijakan untuk menahan kenaikan ahrga BBM ini disebut kaum oposisi sebagai kebijakan yang polutis emngingat sebentar lagi akan digelar pemilihan Presiden dan Wakil presiden Indonesia yang baru. Sementara itu, pendapat lain menyebutkan bahwa jika sudah tanggung apabila harga BBM dinaikkan sesuai dengan kapastitas naiknya harga minyak dunia diakrenakan tahun anggaran 2018 akan segera berakhir.

Selain itu, dengan menaikkan harga abahn bakar minyak dikhawatirkan dapat meningkatkan inflasi dan daya beli masyarakat menurun, maka tugas pemerintah semakin berat untuk menjaga daya beli masyarakat. Pengalihan subsidi BBM juga bisa digunakan untuk sektor kesehatan dan sosial, karena jika subsidi berbentuk barang maka tidak tepat sasaran. Namun Masyarakat juga perlu tahu bahwa dengan adanya harga BBM Indonesia yang terbilang cukup murah ini bisa menyebabkan pelemahan kurs Rupiah, hal ini disebbakan permintaan BBM dalam Negeri sangat tinggi oleh karenanya BBm akan diimpor dan terjadilah pelemahan rupiah.

Penjualan Bowsprit dan First REIT Lippo

Sebelumnya, Lippo Griup tersandung oleh kasus suap perijinan Meikarta oleh KPK yang melibatkan Pejabat Daerah Setempat dan Petinggi dari Lippo Group. Efek kasus ini sangat terasa bagi kinerja perusahaan terbesar di Indonesia ini. Langkah Lippo Group untuk menstabilkan kembali arus kas / cashflow perusahaannya yakni dengan menjual 100% saham anak perusahaannya Bowspit capital corporation limited dan menjual sebanyak 83,59 juta unit First REIT yang memiliki nilai setara 201,53 dolar Singapura atau sebesar 2,2 triliun rupiah.

First REIT

Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk menyelamatkan kondisi keuangan perusahaan yang telah mengalami penurunan aset cukup signifikan. Pada beberapa waktu sebelumnya, Moody's Investor Service sebuah lembaga independent telah mengeluarkan peringkat prospek kestabilan perusahaan yang semula stabil menjadi negatif pada tanggal 18 September yang lalu.

Penurunan peringkat itu sebagai cerminan atas ekspetasi Moody's terhadap suatu pelemahan arus kas perseroan dalam periode selama 12 sampai dengan 18 Bulan kedepan. Selain itu, kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya juga tercermin dari kemampuan perusahaan dalam menjual asetnya.

Perdebatan Dana Alokasi Khusus

Dalam Rapat yanng membahas Dana Alokasi Khusus, terjadi perdebatan yang cukup sengit antara anggoa DPR dan Pihak kementerian keuangan Republik Indonesia. Perdebatan tersebut cukup mewarnai jalannya pembahasan DAK atau dana alokasi khusus tahun anggaran 2019 yang terdiri dari Kementerian Keuangan dengan Banggar atau badan anggaran Dewan perwakilan rakyat atau DPR.

Dana Alokasi Khusus

Dalam perdebatan tersebut, sejumlah anggota Banggar banyak mempertanyakan mengenai esaran angka Dana Lokasi Khusus fisik untuk DAPIL nya (Daerah Pemilihan). Rencananya, pemerintah akan merencanakan penyaluran dana alokasi khusus fisik sebesar angka 68,33 triliun rupiah yang nantinya akan didistribusikan untuk sebanyak 542 Provinsi, Kabupaten, maupun Kota di Seluruh Indonesia.

Perdebatan dana alokasi khusus itu terjadi sesaat setelah salah satu anggota badan anggaran meminta pihak Kementerian Keuangan untuk membagikan dan membuka data rincian dana alokasi khusus yang selanjutnya sempat enggan dibuka oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dirinya berujar bahwasannya jika data rincian dana alokasi khusus tersebut dibuka semua dan nantinya akan dibanding-bandingkan maka dirinya tidak akan tahu apa ujung yang akan terjadi pada rapat pembahan dana alokasi khusus tersebut.